widget

27 May 2013

Reformasi 1998: Dimana Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Saat Ini?

“Maju Tak Gentar, Membela yang Benar............Maju Serentak Mengusir Penyerang.........” “Kata- kata diatas yang menginatkan saya kembali pada peringatan Reformasi tahun 1998, tidak gentarnya mereka berhadapan dengan sekelompok orang senjata lengkap ditangan, bom Molotov di badan. Sedikit pun tak membuat mereka gentar untuk menantang maut demi keutuhan ibu pertiwi, walau mereka- mereka ini harus dituduh sebagai Komunis dan musuh besar Negara.” 15 tahun Reformasi tahun 1998 telah bergulir. 15 tahun sudah masyarakat Indonesia telah keluar dari rezim pemerintahan yang dzalim, yaitu pemerintahan Orde Baru. Namun apa makna peringatan Reformasi 1998 bagi segelintir masyarakat Indonesia. Apakah akan dimaknai sebagai sebuah awal terbukanya transformasi sistem demokrasi di Indonesia, ataukah sebaliknya pemerintah yang saat ini tak lebihnya sebagai pencundang- pencundang di balik demokrasi. Menamakan demokrasi demi kepentingan perut mereka masing- masing. Pada realitanya saat ini kondisi yang dialami Indonesia semakin kacau, Korupsi semakin merajalela dimana- mana. Rakyat semakin tidak mendapatkan keadilan dan pertarungan Partai- partai politik demi kepentingan golongannya masing- masing masih terus meneriakan kebohongannya di depan masyarakat Indonesia. Namun dari itu semua masih banyak kelompok- kelompok mahasiswa yang belum lelah sampai saat ini dengan berbagai macam lagu perjuangannya tak gentar sedikit pun menghadapi pemerintah yang dzalim terhadap rakyat Indonesia. Beberapa hari yang lalu tanggal 20 Mei 2013. Ketika kita kembali mengulang sejarah pada tanggal ini terjadi kerusuhan yang mengakibatkan beberapa mahasiswa Trisakti Jakarta meregang nyawa akibat kejahatan pemerintah sendiri yang menganggap mahasiswa sebagai musuh negara. Sehari sesudahnya tanggal 21 Mei 2013 menjadi tonggak sejarah yang teramat penting dimana pada hari ini 15 tahun yang lalu. Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia setelah mahasiswa berhasil merangsek masuk menduduki gedung DPR/MPR yang kemudian memaksa Soeharto harus melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI. Beberapa hari kemudian masih di tahun yang sama, setelah Habibie diangkat menjadi Presiden RI, arus demonstrasi dari mahasiswa kian meningkat. Hal ini tentunya menolak Habibie yang dianggap sama saja seperti Soeharto sebagai raja KKN. Mahasiswa menolak hasil Pemilu tahun 1997 yang dianggap cacat hukum karena terjadi penyelewengan di dalam Pemilu tersebut. Kemudian tuntutan mahasiswa untuk mengusut tuntas kasus KKN yang ikut melibatkan Soeharto beserta para kroni- kroninya, namun setelah beberapa bulan Habibie berkuasa beliau juga tidak mengusut tuntas kasus ini atau bahkan seolah- olah menutup mata untuk melakukan perbaikan struktural di dalam pemerintahan maupun situasional dalam kondisi masyarakat Indonesia. Reformasi Pasca Orde Baru Dengan berbagai arus demonstrasi yang kemudian berbuntut kerusuhan dari bulan Mei hingga menjelang akhir tahun 1998, pemerintah seolah- olah tak bergeming dari setiap tuntutan yang selalu dilontarkan oleh mahasiswa. Belum adanya keterbukaan, keadilan bahkan kekerasan yang masih sering terjadi pada setiap demonstrasi mahasiswa menuntut segera diberlakukannya Reformasi di Indonesia menjadi salah satu bukti ketidaksiapan pemerintahan pada saat itu untuk memperbaiki tahap demi tahap kondisi negara yang mengalami kekacauan. Turunnya Soeharto sendiri dari pemerintahan tidak memberikan dampak yang semakin baik dalam pemerintahan Habibie, yang sepanjang masa pemerintahannya terus dihujani oleh kerusuhan dan masa demonstrasi hingga akhir tahun 1998. Lalu bagaimana dengan tuntutan Reformasi yang selama ini dikumandangkan mahasiswa. Bahwa sesudah Soeharto turun keterbukaan, perbaikan supermasi hukum serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan langkah politik bangsanya masih saja terus dikekang dan diperhadapkan pada keganasan ABRI yang pada saat itu ternyata masih sewenang- wenang pada demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini menjelaskan bahwa Reformasi adalah sebuah tuntutan yang sebenarnya masih terlalu utopis untuk diterapkan dan dilakukan pada pemerintahan Indonesia. Mahasiswa menuntut diadakannya KRI (Komite Rakyat Indonesia) di dalam parlemen, serta menuntut ketuntasan kasus KKN yang melibatkan Soeharto serta mencabut dwifungsi ABRI di dalam pemerintahan merupakan bagian- bagian dari tuntutan semu dari mahasiswa yang pada nyatanya ketika melihat kondisi Indonesia saat ini masih saja semuanya itu hanya dianggap sebagai angin lalu di dalam pemerintahan SBY- Boediono. Akibatnya Indonesia kini hanya terpasung pada slogan- slogan demokrasi yang sesungguhnya tidak ada demokratisasi baik di dalam Reformasi maupun bagi rakyat Indonesia. Kini yang ada hanya kepentingan- kepentingan individu yang lapar demi merauk kekayaan bagi pribadinya masing- masing. Salah satunya dari dampak kemunculan berbagai macam partai yang katanya membawa aspirasi bagi rakyat namun semuanya ternyata bohong besar, kepentingan golongan yang diutamakan untuk mendapatkan kursi dipemerintahan kemudian setelah itu lupa terhadap rakyat yang telah mendukung serta memilihnya. Reformasi Pada Saat Ini Tak banyak perubahan yang dapat diharapkan dari keberadaan Reformasi saat ini. Bahkan dapat dilihat kebobrokan dan kekacauan semakin menjadi pada masa pemerintahan SBY- Boediono, namun pengaruh romantisme pemerintah semakin meninabobokan rakyat Indonesia untuk tidak peduli terhadap pemerintahan dan keberlangsungan bangsanya kelak. Slogan- slogan yang selalu mengatakan bahwa ada dampak dari Reformasi tahun 1998 mungkin hanya sekedar omong kosong. Justru kondisi yang terjadi pada saat ini memunculkan ancaman dan tanda tanya baru bagi pemerintah, “apakah benar masyarakatku sudah bosan, sudah jenuh terhadap pemerintahanku saat ini?”seharusnya itu yang ditanyakan SBY- Boediono pada masyarakatnya mengapa semakin pragmatis dalam menghadapi pemerintahannya saat ini. Jika berkaca dengan apa yang terjadi pada saat ini, mungkin bisa lebih kacau karena pergerakan- pergerakan mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat Indonesia saat ini di dalam mengkritik dan bersuara bagi pemerintah Indonesia sudah semakin menurun. Walaupun ada berbagai elemen yang masih menggerakan massanya untuk turun ke jalan namun semua itu hanya akan berakhir di jalan tanpa ada tindak lanjut ataupun tanggapan dari pemerintah. Berarti demokrasi yang masih belum berjalan, walaupun kini masyarakat bebas bersuara menghina para pemimpin- pemimpinnya. Namun semua itu hanya dianggap angin lalu dan tidak ada respon yang berarti oleh pemerintah terhadap kritikan maupun masukan yang dilontarkan oleh mahasiswa serta masyarakat Indonesia. Kemudian berbagai permasalahan saat ini seperti penuntasan masalah Lumpur Lapindo, Korupsi yang ada di tubuh Partai Demokrat dan masalah penuntasan kasus pelanggaran HAM tahun 1998 menjadi segelintir permasalahan yang selalu disuarakan oleh masyarakat Indonesia namun hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan oleh pemerintah untuk serius menyelesaikan permasalahan- permasalahan ini. Lalu penuntasan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu bukti ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hampir sebagian penduduk Indonesia dari perubahan transisi masa Orde Baru hingga saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat ini, bahkan hampir sebagian kucuran dana untuk masyarakat seperti pajak maupun import daging sapi saja di Korupsi oleh para elit- elit politik yang berkuasa di parlemen. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah permasalahan baru atas hutang Indonesia pada luar negeri yang belum dapat terlunasi setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Kegagalan demi kegagalan dari pelaksanaan Reformasi masih memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Adanya kebebasan Pers, otonomi di masing- masing daerah dan munculnya berbagai macam partai politik di pemerintahan Indonesia saat ini membuktikan sebagian keinginan dari Reformasi telah dapat tercapai. Walaupun demikian Indonesia harus banyak berbenah. Tinggalkan kepentingan golongan dan mulai memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Semestinya pemerintah SBY-Boediono dapat berkaca pada sejarah yang sudah ada, bukannya kini malah menutup mata dari setiap peristiwa yang sudah tergoreskan dalam ingatan sejarah. Jangan jadikan perjuangan para mahasiswa menjadi sia- sia karena keegoisan pemerintah semata, cita- cita Reformasi memang sudah gagal terlaksana namun apa yang diharapkan oleh Indonesia terkait Demokrasi dan Kesejahteraan rakyat harus tetap diperjuangkan. (A.R.)

0 comments:

Post a Comment