“Sepertinya slogan bahwa wakil rakyat dapat dijadikan sebagai
teladan, sebagai contoh bagi rakyat Indonesia mulai tak nampak lagi,
ketika kelakuan- kelakuan elit- elit politik ini sudah dinilai terlalu
berlebihan dan membawa pengaruh buruk bagi kemunduran bangsa Indonesia.
Betapa tidak ketika permasalahan yang terjadi di daerah- daerah
Indonesia, seperti kerusuhan di Mesuji, Lampung belum selesai, Tragedi
kemanusiaan di Bima, NTB belum bisa diselesaikan kini bertambah lagi
ketika wakil rakyat hanya bisa membuat masalah tanpa mau mempedulikan
kondisi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sangatlah pantas
ketika rakyat marah, rakyat berhak bersuara ketika muncul wacana dari
Sekjen DPR untuk merenovasi Ruang Banggar Rapat dengan total anggaran 20
Milliar, belum lagi wacana sebelumnya tentang renovasi Toilet yang
menghabiskan dana sebesar 2 Milliar yang mendapat kecaman dari
masyarakat kecil di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut
kesejahteraan dan Reform Agraria tentang masalah kepimilikan tanah bagi
para petani dan buruh perkebunan untuk pengelolaannya. Masih banyak
tuntutan- tuntutan rakyat yang belum mau di dengar oleh para wakil
rakyat yang merasa tuli mendengar keluhan- keluhan rakyat dan tidak mau
melepaskan gaya Konsumtif mereka sebagai penguasa yang suka berbual dan
mengumbar janji palsu kepada rakyat Indonesia…………..”
Wajah Bopeng Para Wakil Rakyat
“Rezim yang dzalim sudah mengkhianati kepercayaan rakyat terhadap
pemerintahnya, dan pemerintah yang terus membunuh rakyatnya dengan keji
dan tanpa ampun”, mungkin ini yang dapat digambarkan dari apa yang
terjadi pada pemerintahan SBY- Boediono saat ini, ketika permasalahan
demi permasalahan terus datang menghampiri Indonesia di masa
pemerintahan SBY. Ketika melihat realita yang terjadi pada masyarakat
Indonesia saat ini, kemiskinan, ketidakberdayaan akan pendidikan bagi
anak- anak yang ada di beberapa daerah di Indonesia, penanganan terhadap
beberapa bencana alam yang terjadi menjelang terjadinya musim
penghujan, kerusuhan- kerusuhan di berbagai daerah yang mengisyaratkan
kepada masyarakat bahwa rezim SBY- Boediono telah mendzalimi
kesejahteraan rakyat Indonesia. Betapa tidak ketika wajah- wajah mereka
yang tiada memiliki salah dan tidak tahu menahu tentang permasalahan-
permasalahan yang terjadi di Tanah Air, seenaknya wakil rakyat di gedung
DPR/MPR meminta sebuah fasilitas yang layak dan diperbaharui dengan
tingkat kemewahan diatas rata- rata. Apakah mungkin dengan begitu
kinerja wakil rakyat akan maksimal sebagai penyambung lidah rakyat
Indonesia, yang benar- benar berjuang dengan kesucian bagi perubahan
Indonesia ke depannya, toh dengan kondisi yang seperti sekarang ini di
Sidang Paripurna saja masih banyak wakil rakyat yang menambah libur
setelah liburan panjang akhir tahun kemarin, sebagai dalih untuk
membolos tidak mengikuti sidang, padahal sidang tersebut membicarakan
tentang permasalahan rakyat Indonesia, tapi apalah daya, mereka yang
telah mengimingi- imingi sebuah janji palsu kepada rakyat Indonesia,
sebaiknya harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka suarakan
kepada rakyat, agar rakyat tidak menganggap tanggung jawab yang sudah
diberikan kepada wakil rakyat bukan sebuah tanggung jawab yang kecil dan
dianggap sepele ketika pada realitanya wakil rakyatlah yang semestinya
menjadi garda terdepan daripada kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menilik dari beberapa persoalan yang terjadi inilah dari etos kerja
seorang wakil rakyat, yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat
dan penyelenggaraan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, justru
menimbulkan polemik ketika melihat kebijakan untuk merenovasi ruang
banggar rapat DPR yang menghabiskan anggaran sebanyak 20 Milliar untuk
keperluan tata ruangan dan pembelian beberapa perlengkapan pelengkap
rapat bagi para wakil rakyat di gedung DPR/MPR. Bagaimana tidak miris
keputusan atau kebijakan ini dikeluarkan ketika kondisi bangsa Indonesia
masih dihantui beberapa permasalahan diberbagai daerah di Indonesia
tentang keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan sosial bagi
rakyat Indonesia. Tentu pada kebijakan ini seluruh lapisan dan element
masyarakat turut ambil bicara mengenai keterkaitan renovasi ruang
banggar rapat para wakil rakyat ini, banyak yang bertanya sebegitukah
konsumtifnya para wakil rakyat saat ini ketika tujuan mereka berada di
kursi pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi kini yang
sejahtera adalah mereka sendiri, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya
ada wacana untuk merenovasi toilet yang ada di gedung DPR/MPR, Senayan,
yang menghabiskan anggaran dana sebanyak 2 Milliar, dibayangan
masyarakat umumnya mungkin toilet ini sangatlah mewah dibandingkan
toilet umum pada biasanya, tetapi apakah dengan kemewahan yang dimiliki
dari fasilitas toilet 2 Milliar ini membangkitkan kinerja yang lebih
baik dari para wakil rakyat sebagai penyambung lidah masyarakat
Indonesia. Sama halnya dengan keberadaan wacana untuk merenovasi ruang
banggar rapat di gedung DPR/MPR, hal ini pun menuai banyak kontroversi
dari yang menyoroti perihal gaya Konsumtif yang dimiliki oleh para wakil
rakyat hingga jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan
renovasi ruang banggar yang baru. Sehingga masyarakat Indonesia pun
menanyakan etos kerja yang dimiliki oleh para wakil rakyat, apakah
selama ini sudah berjalan dengan semestinya.
Perihal tentang
tingkah laku Konsumtif dari para wakil rakyat ini Didi Syamsudin selaku
ketua Departemen Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi ikut
berkomentar terkait dengan anggaran renovasi banggar rapat yang mencapai
20 Milliar. “Harusnya disebutkan satu persatu itemnya, misalnya harga
kursi, karpet, ac, wallpaper, TV dan sebagainya, sehingga ada
transparasi dari keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia
terhadap pengadaan fasilitas bagi wakil rakyat di gedung
DPR/MPR(12/01/2012). Menuru Didi, sebagai anggota dewan dirinya sangat
sulit untuk menjawab pertanyaan publik dan konstituen yang menanyakan
anggaran renovasi tersebut, renovasi ruang rapat yang menelan anggaran
hingga 20 Milliar dianggapnya sangat tidak wajar. “Kalau hanya sekedar
renovasi ruangan kok sangat besar sekali, maka dari itu Sekjen DPR harus
menjelaskan rinciannya agar publik tahu dan dapat menilai sendiri,
terang anggota komisi III DPR ini.
Perlu adanya sebuah transparasi
yang harus dilakukan oleh Sekjen DPR yang mengurusi perihal keterkaitan
renovasi ruangan bahkan beberapa perihal yang terkait dengan perbaikan
bangunan gedung wakil rakyat di Senayan, sehingga apa yang dibicarakan
masyarakat mengenai wajah bopeng dari wakil rakyat saat ini ada benarnya
ketika transparasi anggaran kebutuhan fasilitas yang menjadi sangat
penting diperlihatkan kepada masyarakat, pada intinya bukan menjadi hal
yang penting bagi Sekjen DPR untuk mengungkapkannya kepada masyarakat
Indonesia, tentu saja ada sebuah permainan terselubung yang coba
ditutupi mengenai pengeluaran anggaran sebesar itu untuk merenovasi
ruangan beserta beberapa fasilitas lain yang terdapat di gedung DPR/MPR,
dan hanya orang- orang yang berada diataslah yang mengetahui persoalan
ini, salah satunya adalah Sekjen DPR, Nining IndraSaleh.
Hal
serupa juga dinyatakan oleh Dipo Alam selaku Sekertaris Kabinet dalam
menyikapi permasalahan yang mempergunjingkan anggota wakil rakyat,
menurutnya dari pihaknya siap memfasilitasi pimpinan DPR jika ingin
mengganti Nining Indra Saleh dari jabatannya sebagai Sekjen DPR. “Kalau
Sekjen DPR kurang menunjukkan kinerja politik yang bagus, DPR sering
menjadi bulan- bulanan, oleh karena itu untuk memperbaiki citra buruk
dari keberadaan DPR dan para wakil rakyat yang bernaung dibawahnya Dipo
memberikan tawaran untuk memberikan usulan pengganti bagi Sekjen DPR
yang baru”. “Ajukan saja penggantinya kepada Presiden, Seskab siap
memfasilitasi”, kata Dipo (12/01/2012).
Dari pernyataan
Dipo inilah dilihat ada sebuah wacana yang digerakan oleh beberapa
anggota DPR (wakil rakyat) untuk melakukan pergantian Sekjen yang baru
sebagaimana terlihat dengan pemenuhan- pemenuhan fasilitas yang
anggarannya melambung tinggi melebihi kewajaran dan sebagai wakil rakyat
semestinya mereka memiliki kesadaran bahwa ini merupakan sebuah kinerja
yang sangat menyimpang dan melanggar etos kerja para anggota DPR
sebagai penyalura dan penyambung lidah rakyat kepada pemerintah pusat,
maka usulan dari Dipo merupakan bagian pemecahan untuk segera
menghentikan segala permainan yang terjadi dibelakang anggaran pemenuhan
fasilitas anggota DPR.
Semestinya Mereka Malu!
Menyikapi
permasalahan yang terjadi dari gaya Konsumtif para wakil rakyat di
pemerintahan, ada satu alasan yang mengapa perbaikan toilet dan banggar
rapat para anggota wakil rakyat ini menjadi sebuah polemik yang selalu
dibicarakan. Ketika ada suatu keluhan dari salah seorang anggota DPR
dari komisi IX yang mengeluhkan tentang fasilitas toilet yang membuatnya
basah kuyup ketika harus buang air di toilet Nusantara I tersebut, dan
ketika diwawancarai oleh detiknews, anggota DPR ini menyampaikan unek-
uneknya untuk merenovasi toilet agar lebih bersih dan lebih higienis,
menurut dokter muda ini ia sangat mendambakan toilet yang beradab,
toilet haruslah bersih dan bebas kotoran. Lalu yang menjadi pertanyaan
ketika toilet bersih dan bebas kotoran apakah dengan begini kinerja dari
para anggota DPR ini akan menjadi lebih baik kedepannya, bahkan ada
beberapa pihak yang mengatakan bahwa toilet di DPR terutama di gedung
Nusantara I sudah baik, dan bersih mungkin hanya perlu dilakukan
pembersihan secara berkala dan rutin agar lebih terlihat bersih, begitu
kata Roy Suryo anggota DPR dari FPD.
Berbicara tentang
banyak suara- suara yang pro maupun kontra ini semestinya para anggota
DPR yang katanya wakil rakyat ini, seharusnya mereka malu dengan kondisi
yang ada saat ini, disaat mereka sedang sibuk mengurusi toilet yang
kurang higienis, kurang bersih bahkan terkesan banyak kotoran, disatu
sisi dalam berbagai bidang sendi kemasyarakatan di Indonesia masih perlu
banyak dorongan dan kontribusi dari para wakil rakyat yang duduk di
dalam kursi pemerintahan. Ketika membicarakan toilet yang anggarannya
mencapai 2 Milliar, sungguh sangat miris ketika melihat anak- anak di
SDN Tajur 7 harus bersekolah beratapkan atap- atap yang telah rapuh,
bahkan sebagian besar kelasnya sudah tak layak pakai dan berbagai
fasilitas yang ada di sekolah tersebut sudah tidak memenuhi kata layak.
Ironis memang ketika para wakil rakyat ini menginginkan suatu yang lebih
untuk menunjang kinerja mereka sebagai wakil rakyat, tetapi di satu
sisi masih saja banyak anak- anak di berbagai daerah di Indonesia yang
belum bisa sepenuhnya mendapat kemudahan untuk akses pendidikan yang
lebih baik, apakah mungkin wakil rakyat menginginkan sebuah kemudahan,
kenyamanan, dan ketentraman pada dirinya sendiri tanpa mempedulikan
keadaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia, hal inilah yang
menjadi pertimbangan penting kenapa wakil rakyat harus benar- benar
menanggung malu akibat perbuatannya yang mendzalimi kewajibannya sendiri
sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Ketika
melihat permasalahan yang terjadi di SDN Tajur 7 hampir sama yang
dialami dengan keberpihakan para anggota DPR kepada produk- produk luar
negeri yang lebih terjamin kualitasnya dibandingkan dengan produk dalam
negeri yang dicipatakan oleh para putra- putri bangsa Indonesia sendiri
dan menjadi sebuah kebanggan dalam prestasinya untuk menciptakan
produksi dalam negeri yang berkualitas. Seperti yang dialami oleh
produksi mobil dari anak- anak SMK di kota Solo yang berhasil
menghasilkan mobil Kiat Esemka dan kemudian diapresiasi dengan baik oleh
pemerintahan kota Surakarta yang langsung memakai mobil buatan anak-
anak negeri ini sebagai kendaraan pribadinya, namun ketika prestasi ini
disampaikan kepada pemerintah pusat salah satunya adalah anggota DPR,
banyak yang tidak memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan mobil
Kiat Esemka ini bahkan dari beberapa menteri dan anggota DPR yang
mendengar kabar ini meragukan tentang unsur- unsur keselamatan yang ada
pada mobil Kiat Esemka ini. Dengan adanya hal ini pemerintah secara
tidak langsung mengajak masyarakat untuk berpikir negatif terhadap
hasil karya anak bangsa, hasil produksi dalam negeri, bahkan lebih
terkesan pesimis terhadap perkembangan mobil Kiat Esemka ini kedepannya.
Hal ini menjadi permasalahan penting ketika para wakil rakyat lebih
memilih produksi yang terjamin mutunya dan lebih mahal harganya dari
produksi lokal untuk memenuhi hasrat Konsumtivisme dibandingkan harus
benar- benar berpihak pada masyarakat yang memiliki sejuta kreativitas
dalam menciptakan suatu bentuk lapangan kerja baru dan keuntungan bagi
negara, semestinya mereka malu akan keadaan ini, borok yang coba
ditutup- tutupi dengan berbagai alasan demi kepentingan
rakyat!!!...........
Dua permasalahan yang dibahas
diatas hanya sebuah segelintir fakta yang memang terbukti tentang
kapasitas dari para anggota DPR yang sudah mulai tidak memiliki
keberpihakan terhadap perubahan bangsa dan masyarakat Indonesia,
semestinya mereka menjadi orang- orang yang paling tidak dapat hidup
nyaman karena telah mendzalimi tugas beserta tanggung jawabnya sebagai
penyambung lidah rakyat seperti janji- janjinya dulu.
Pejabat yang Tidak Loyal Sebaiknya Dipecat Saja!!!
Betul saja dengan apa yang dibicarakan oleh banyak orang, keberadaan
pejabat yang sering duduk diruang sidang, atau bahkan sering membolos
dari sidang paripurna, dengan pakaian rapi, “bak seorang intelektual
muda tapi kelakuan bak orang tidak berpendidikan”, duduk diruang dingin
ber-ac, dengan jamuan makan yang cukup mewah, dan fasilitas penunjang
Sidang dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih, namun apa yang
mereka alami semestinya sama yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini
diberbagai pelosok daerah, yang mengalami konflik, keterbatasan akses
pendidikan, bencana alam, kurangnya jaringan listrik untuk masuk
kedaerahnya, tapi apalah daya, rakyat hanya bisa berpasrah dan terus
berharap tanpa ada kepastian dari pemerintah yang suka berleha- leha di
kursi kebesarannya.
Melihat pola Konsumtif yang begitu
menjijikan dari para anggota DPR semakin mengisyaratkan sudah tidak ada
harapan lagi bagi rakyat Indonesia untuk benar- benar menerima
realisasi dari janji- janji para anggota DPR ini, bahkan para wakil
rakyat ini pun memiliki dalih pemanfaatan fasilitas yang berada di
gedung DPR/MPR ini semata- mata untuk perubahan dan kepentingan
masyarakat Indonesia. “jika memang tidak loyal lakukan pemecatan segera
dan ketua DPR selaku pemimpin tertinggi bagi para wakil rakyat,
semestinya dapat bertindak tegas dengan keadaan ini dengan membicarakan
permasalahan yang terjadi pada tingkat anggota dewan kepada Presiden
ataupun MPR sebagai lembaga yang bekerjasama dalam melakukan perubahan
bagi Indonesia. Hal yang sangat keras dikatakan oleh Ketua DPR, yang
mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu mengetahui bahwa banggar
rapat anggota DPR sudah selesai di renovasi dan menghabiskan anggaran
hingga sampai 20 Milliar, hal ini sangat mengejutkan dirinya, dan akan
segera memanggil Nining Indra Saleh perihal anggaran yang sangat
fantastis tersebut, pihaknya akan segera melakukan pemecatan kepada
Nining yang bermilliar- milliard menghabiskan uang anggaran untuk
keperluan fasilitas yang semestinya tidak menghabiskan dana sebanyak
itu. harapan yang kedepan segera ada pergantian sekjen DPR agar segala
keperluan yang berkaitan dengan keperluan anggota dewan dapat segera di
transparasikan dan tidak perlu hingga menghambur- hamburkan dana yang
sangat fantastis hanya untuk melengkapi fasilitas agar terlihat mewah.
Dalam hal ini semoga kedepannya menjadi sebuah pelajaran yang sungguh-
sungguh menguji mental para anggota DPR yang rasa- rasanya sudah mulai
kurang dicintai dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, ketika nama
wakil rakyat hanya menjadi icon yang hanya bisa menghabiskan uang negara
tanpa menjadi penyambung aspirasi masyarakat Indonesia, Nining
sebenarnya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini
terkait dengan penggunaan dana renovasi hingga bermilliar- milliard
untuk sekedar mengganti fasilitas mewah di dalam gedung DPR/MPR, bisa-
bisa nanti gedung DPR/MPR bukan menjadi gedung rakyat lagi melainkan
gedung tempat para orang kaya berkumpul yang tentunya tidak memiliki
otak sebagaimana mestinya seorang intelektual dapat mampu berpikir dan
pemimpin jalannya pemerintahan Indonesia. Daripada nasib rakyat semakin
sengsara, sebaiknya segera lakukan pemecatan kepada anggota DPR yang
sudah tidak loyal dalam bekerja kalau perlu memang terjadi kejanggalan,
pengusutan dan transparasi secara tuntas yang harus dijalankan, agar
tidak muncul kembali orang- orang pintar palsu yang menindas rakyatnya
sendiri.
Masih Ada Memperhatikan dan Mengayomi Masyarakat
Ditengah kejamnya politik yang dijalankan oleh orang- orang yang berada
di gedung kerakyatan ternyata masih saja ada bagian dari anggota DPR
yang masih benar- benar berjuang demi perjuangan rakyat Indonesia dalam
mencapai kesejahteraan sosial, namun ditengah kontroversial masalah-
masalah yang selalu dibuat oleh para wakil rakyat ini tak sedikit juga
mereka yang berada di kursi dewan legislatif ini, banyak yang
mengundurkan diri, karena aura kepalsuan yang selalu ditebar oleh para
wakil rakyat di Senayan ini. “Ngakunya bukan Koruptor, toh ternyata masih saja ada skandal- skandal terselubung dibalik proyek yang dijalankan pemerintah”.
Selain tidak kuat dalam menghadapi permainan- permainan kotor, anggota
DPR yang mengundurkan diri pun sebenarnya tidak mau masuk dalam
perangkap dari permainan para anggota dewan yang memiliki skandal
terselubung terkait pendanaan uang negara, dan proyek- proyek pemerintah
untuk pemanfaatan perkembangan masyarakat Indonesia di beberapa daerah.
Di balik itu semua ada beberapa tokoh yang juga berada di pemerintahan
yang masih benar- benar memperjuangkan apa yang dimau oleh rakyat dan
apa yang diingini oleh rakyat, salah satunya anggota DPR yang cukup
vocal dalam memperjuangkan RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka yang benar-
benar merupakan sosok dari banyaknya anggota dewan yang masih benar-
benar menjalankan etos kerjanya sebagai wakil rakyat dengan baik, bahkan
kapan pun rakyat membutuhkan dirinya siap mengadvokasi perihal tentang
ditetapkan RUU BPJS bagi rakyat yang kurang mampu dan berada dibawah
garis kemiskinan.
Berbeda dengan apa yang dialami oleh
Rieke tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Joko
Widodo Walikota Surakarta yang benar- benar dipandang masyarakat
Surakarta sebagai tokoh yang benar- benar mengayomi wong cilik beserta
kebudayaan yang ada di kota Surakarta. Dapat dilihat dengan berhasilnya
Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta dalam memberikan pandangan
positif bagi para Satpol- PP yang selalu bertindak kasar kepada para
pedagang kaki lima dalam proses penertiban untuk direlokasi, tentu
sangat berbeda yang dilakukan oleh Joko Widodo yang melakukan pendekatan
kemanusiaan kepada para pedagang kaki lima di kota Surakarta. Sehingga
dengan saling berdialog dan tidak ada batasan antara pemimpin dan
rakyatnya membuat para pedagang pun sama sekali tidak melakukan
perlawanan yang anarkis kepada petugas Satpol- PP, melainkan kedekatan
dan kehangatan yang selalu terjaga ketika antara pedagang kaki lima dan
pemerintah terwujud suatu rasa kepercayaan, dan disinilah sosok pemimpin
yang sebenarnya, mampu mengayomi, memanusiakan sesamanya, dan bertindak
secara nyata, tentunya sangat inspiratif dan perlu dicontoh oleh para
wakil rakyat yang sukanya hanya memperkaya diri, tetapi mengecilkan
hati, bahkan suka- suka berlagak sok pintar tanpa ada tindakan apa- apa.
Ternyata apa yang dialami tentang gonjang- ganjing permasalahan
anggaran renovasi toilet dan renovasi ruang banggar rapat hingga
menghabiskan dana bermilliar- milliard, dapat terobati dengan sebuah
tindakan nyata yang dilakukan beberapa pemimpin di daerah ataupun
beberapa anggota DPR yang masih benar- benar ingin menjadi penyambung
lidah rakyat yang sesungguhnya, sehingga bangsa Indonesia memperoleh
sosok seorang pemimpin yang benar- benar berpihak kepada wong cilik, dan masih ada harapan untuk Indonesia lebih baik kedepannya.
Gaya Konsumtif Wakil Rakyat di Gedung Kerakyatan
Indonesia
termasuk salah satu negara yang mencoba untuk masuk dalam arus pasar
Global dengan politik pasar terbuka membuat segala pengaruh budaya-
budaya asing sangatlah mudah masuk ke Indonesia. Perubahan perkembangan
zaman dengan mulai masuknya budaya asing dengan mengenalkan produk-
produk dari luar negeri yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan
produksi dalam negeri. Sama halnya ketika melihat para wakil rakyat yang
juga masuk dalam pengaruh arus pasar bebas. Secara tidak langsung wakil
rakyat mencoba mengikuti perkembangan arus global yang masih sangat
premature ketika perkembangan produk- produk dalam negeri dan ekonomi
Indonesia yang masih jauh melebihi batas dalam perkembangan produk-
produk luar negeri tetapi secara tidak langsung para wakil rakyat tetap
saja lebih memilih untuk membeli produk- produk asing dengan harga yang
lebih mahal dan kualitas yang lebih baik pula dibandingkan dengan
barang- barang produksi dalam negeri. Gaya konsumtif yang berorientasi
pada pasar bebas ini sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan era
orde baru yang mulai memproduksi barang- barang asing di dalam
Indonesia, salah satunya yang masih dapat dilihat saat ini adalah
kendaraan bermotor yang makin diminati oleh sebagian lapisan masyarakat
Indonesia. Sebenarnya pengaruh dari gaya konsumtif ini pun juga tidak
sepenuhnya dapat dihilangkan karena bagaimana pun arus pasar global
sudah lama masuk ke Indonesia, sehingga pengaruhnya pun lebih
mendominasi ketika ingin mengembangkan barang- barang produksi dalam
negeri hasil karya anak negeri sendiri.
Melihat
pengaruh arus pasar bebas ini tidak sepenuhnya wakil rakyat menjadi
sorotan dari public karena pengaruh dari dorongan gaya konsumtif ini
sudah merasuk bahkan mendarah daging dari para generasi muda Indonesia
bahkan hampir masuk keseluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga
sangatlah wajar ketika banyak pemanfaatan barang- barang IT lebih
beralih kepada barang- barang produksi luar negeri, bahkan tidak hanya
dalam produksi IT yang lebih mengandalkan produksi luar negeri melainkan
produksi- produksi sembako sekalipun sudah mulai mengandalkan produksi
asing yang di import ke Indonesia, sungguh miris memang ketika janji
dari pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan namun masih saja
barang- barang kebutuhan pokok, seperti beras dan sayur mayor masih
mengandalkan produksi dalam negeri yang akhirnya membuat petani harus
memutar otak agar tetap tidak merugi akbiat monopoli perdagangan yang
dilakukan oleh pihak asing. Dengan begini Indonesia hanya menjadi negara
yang tergantung dari keberadaan negara- negara lain, dengan
mengandalkan produksi- produksi asing yang semakin membuat rakyat kecil
kehilangan orientasi perekonomiaannya, semestinya sebagai wakil rakyat
harus mampu memberikan solusi dari semakin berkembangnya arus pasar
bebas yang semakin menggila ini, jangan sampai terleha masuk ke dalam
pengaruh dari arus perdagangan bebas, gaya konsumerisme yang berlebihan
dengan barang- barang hasil produksi asing membuat Indonesia kembali
kehilangan orientasi perekonomiaannya, karena hanya dapat dikendalikan
oleh negara- negara investor yang memproduksi barang- barang asing dari
luar Indonesia. Tidak usah perlu membeli barang- barang untuk fasilitas
di gedung DPR/MPR dengan barang- barang produksi dari luar negeri,
hingga bermilliar- milliard, perhatikanlah rakyat yang masih berjuang
keras dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonominya,
sebaiknya wakil rakyat bisa tetap pada pendiriannya bukan hanya sekedar
ikut arus gaya konsumtif pasar bebas yang berorientasi pada perdagangan
kaum kapitalis yang semakin memeras rakyat dan menindas rakyat, “Indonesia
bisa berkembang dengan ekonomi Kerakyatannya, tanpa harus mengandalkan
Pasar Bebas sebagai orientasi ekonomi kerakyatan” ini
impian Soekarno pada bangsa Indonesia pada masa pemerintahannya dulu
sebelum masuknya pengaruh pasar bebas pada era orde baru, dapatkah wakil
rakyat mewujudkan apa yang di cita- citakan oleh para Founder bangsa
Indonesia, ataukah hanya tetap menjadi pembawa masalah bagi rakyat?
Harapan lebih baik bagi Indonesia kedepannya dan para wakil rakyatnya.
Disusun oleh; Angga Riyon Nugroho
Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma
(http://www.detiknews.com “Sekjen DPR Diminta Buka Rincian Anggaran Ruang Renovasi Banggar DPR”)
Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma
(http://www.detiknews.com “Sekjen DPR Diminta Buka Rincian Anggaran Ruang Renovasi Banggar DPR”)