Gaya Konsumtif Ala Wakil Rakyat Indonesia

“Sepertinya slogan bahwa wakil rakyat dapat dijadikan sebagai teladan, sebagai contoh bagi rakyat Indonesia mulai tak nampak lagi, ketika kelakuan- kelakuan elit- elit politik ini sudah dinilai terlalu berlebihan dan membawa pengaruh buruk bagi kemunduran bangsa Indonesia. Betapa tidak ketika permasalahan yang terjadi di daerah- daerah Indonesia, seperti kerusuhan di Mesuji, Lampung belum selesai, Tragedi kemanusiaan di Bima, NTB belum bisa diselesaikan kini bertambah lagi ketika wakil rakyat hanya bisa membuat masalah tanpa mau mempedulikan kondisi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sangatlah pantas ketika rakyat marah, rakyat berhak bersuara ketika muncul wacana dari Sekjen DPR untuk merenovasi Ruang Banggar Rapat dengan total anggaran 20 Milliar, belum lagi wacana sebelumnya tentang renovasi Toilet yang menghabiskan dana sebesar 2 Milliar yang mendapat kecaman dari masyarakat kecil di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut kesejahteraan dan Reform Agraria tentang masalah kepimilikan tanah bagi para petani dan buruh perkebunan untuk pengelolaannya. Masih banyak tuntutan- tuntutan rakyat yang belum mau di dengar oleh para wakil rakyat yang merasa tuli mendengar keluhan- keluhan rakyat dan tidak mau melepaskan gaya Konsumtif mereka sebagai penguasa yang suka berbual dan mengumbar janji palsu kepada rakyat Indonesia…………..”

Wajah Bopeng Para Wakil Rakyat

            “Rezim yang dzalim sudah mengkhianati kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya, dan pemerintah yang terus membunuh rakyatnya dengan keji dan tanpa ampun”,  mungkin ini yang dapat digambarkan dari apa yang terjadi pada pemerintahan SBY- Boediono saat ini, ketika permasalahan demi permasalahan terus datang menghampiri Indonesia di masa pemerintahan SBY. Ketika melihat realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, kemiskinan, ketidakberdayaan akan pendidikan bagi anak- anak yang ada di beberapa daerah di Indonesia, penanganan terhadap beberapa bencana alam yang terjadi menjelang terjadinya musim penghujan, kerusuhan-  kerusuhan di berbagai daerah yang mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa rezim SBY- Boediono telah mendzalimi kesejahteraan rakyat Indonesia. Betapa tidak ketika wajah- wajah mereka yang tiada memiliki salah dan tidak tahu menahu tentang permasalahan- permasalahan yang terjadi di Tanah Air, seenaknya wakil rakyat di gedung DPR/MPR meminta sebuah fasilitas yang layak dan diperbaharui dengan tingkat kemewahan diatas rata- rata. Apakah mungkin dengan begitu kinerja wakil rakyat akan maksimal sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, yang benar- benar berjuang dengan kesucian bagi perubahan Indonesia ke depannya, toh dengan kondisi yang seperti sekarang ini di Sidang Paripurna saja masih banyak wakil rakyat yang menambah libur setelah liburan panjang akhir tahun kemarin, sebagai dalih untuk membolos tidak mengikuti sidang, padahal sidang tersebut membicarakan tentang permasalahan rakyat Indonesia, tapi apalah daya, mereka yang telah mengimingi- imingi sebuah janji palsu kepada rakyat Indonesia, sebaiknya harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka suarakan kepada rakyat, agar rakyat tidak menganggap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada wakil rakyat bukan sebuah tanggung jawab yang kecil dan dianggap sepele ketika pada realitanya wakil rakyatlah yang semestinya menjadi garda terdepan daripada kesejahteraan rakyat Indonesia.

            Menilik dari beberapa persoalan yang terjadi inilah dari etos kerja seorang wakil rakyat, yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat dan penyelenggaraan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, justru menimbulkan polemik ketika melihat kebijakan untuk merenovasi ruang banggar rapat DPR yang menghabiskan anggaran sebanyak 20 Milliar untuk keperluan tata ruangan dan pembelian beberapa perlengkapan pelengkap rapat bagi para wakil rakyat di gedung DPR/MPR. Bagaimana tidak miris keputusan atau kebijakan ini dikeluarkan ketika kondisi bangsa Indonesia masih dihantui beberapa permasalahan diberbagai daerah di Indonesia tentang keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Tentu pada kebijakan ini seluruh lapisan dan element masyarakat turut ambil bicara mengenai keterkaitan renovasi ruang banggar rapat para wakil rakyat ini, banyak yang bertanya sebegitukah konsumtifnya para wakil rakyat saat ini ketika tujuan mereka berada di kursi pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi kini yang sejahtera adalah mereka sendiri, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya ada wacana untuk merenovasi toilet yang ada di gedung DPR/MPR, Senayan, yang menghabiskan anggaran dana sebanyak 2 Milliar, dibayangan masyarakat umumnya mungkin toilet ini sangatlah mewah dibandingkan toilet umum pada biasanya, tetapi apakah dengan kemewahan yang dimiliki dari fasilitas toilet 2 Milliar ini membangkitkan kinerja yang lebih baik dari para wakil rakyat sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan keberadaan wacana untuk merenovasi ruang banggar rapat di gedung DPR/MPR, hal ini pun menuai banyak kontroversi dari yang menyoroti perihal gaya Konsumtif yang dimiliki oleh para wakil rakyat hingga jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan renovasi ruang banggar yang baru. Sehingga masyarakat Indonesia pun menanyakan etos kerja yang dimiliki oleh para wakil rakyat, apakah selama ini sudah berjalan dengan semestinya.   

Perihal tentang tingkah laku Konsumtif dari para wakil rakyat ini Didi Syamsudin selaku ketua Departemen Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi ikut berkomentar terkait dengan anggaran renovasi banggar rapat yang mencapai 20 Milliar. “Harusnya disebutkan satu persatu itemnya, misalnya harga kursi, karpet, ac, wallpaper, TV dan sebagainya, sehingga ada transparasi dari keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengadaan fasilitas bagi wakil rakyat di gedung DPR/MPR(12/01/2012). Menuru Didi, sebagai anggota dewan dirinya sangat sulit untuk menjawab pertanyaan publik dan konstituen yang menanyakan anggaran renovasi tersebut, renovasi ruang rapat yang menelan anggaran hingga 20 Milliar dianggapnya sangat tidak wajar. “Kalau hanya sekedar renovasi ruangan kok sangat besar sekali, maka dari itu Sekjen DPR harus menjelaskan rinciannya agar publik tahu dan dapat menilai sendiri, terang anggota komisi III DPR ini.

Perlu adanya sebuah transparasi yang harus dilakukan oleh Sekjen DPR yang mengurusi perihal keterkaitan renovasi ruangan bahkan beberapa perihal yang terkait dengan perbaikan bangunan gedung wakil rakyat di Senayan, sehingga apa yang dibicarakan masyarakat mengenai wajah bopeng dari wakil rakyat saat ini ada benarnya ketika transparasi anggaran kebutuhan fasilitas yang menjadi sangat penting diperlihatkan kepada masyarakat, pada intinya bukan menjadi hal yang penting bagi Sekjen DPR untuk mengungkapkannya kepada masyarakat Indonesia, tentu saja ada sebuah permainan terselubung yang coba ditutupi mengenai pengeluaran anggaran sebesar itu untuk merenovasi ruangan beserta beberapa fasilitas lain yang terdapat di gedung DPR/MPR, dan hanya orang- orang yang berada diataslah yang mengetahui persoalan ini, salah satunya adalah Sekjen DPR, Nining IndraSaleh.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Dipo Alam selaku Sekertaris Kabinet dalam menyikapi permasalahan yang mempergunjingkan anggota wakil rakyat, menurutnya dari pihaknya siap memfasilitasi pimpinan DPR jika ingin mengganti Nining Indra Saleh dari jabatannya sebagai Sekjen DPR. “Kalau Sekjen DPR kurang menunjukkan kinerja politik yang bagus, DPR sering menjadi bulan- bulanan, oleh karena itu untuk memperbaiki citra buruk dari keberadaan DPR dan para wakil rakyat yang bernaung dibawahnya Dipo memberikan tawaran untuk memberikan usulan pengganti bagi Sekjen DPR yang baru”. “Ajukan saja penggantinya kepada Presiden, Seskab siap memfasilitasi”, kata Dipo (12/01/2012).           

Dari pernyataan Dipo inilah dilihat ada sebuah wacana yang digerakan oleh beberapa anggota DPR (wakil rakyat) untuk melakukan pergantian Sekjen yang baru sebagaimana terlihat dengan pemenuhan- pemenuhan fasilitas yang anggarannya melambung tinggi melebihi kewajaran dan sebagai wakil rakyat semestinya mereka memiliki kesadaran bahwa ini merupakan sebuah kinerja yang sangat menyimpang dan melanggar etos kerja para anggota DPR sebagai penyalura dan penyambung lidah rakyat kepada pemerintah pusat, maka usulan dari Dipo merupakan bagian pemecahan untuk segera menghentikan segala permainan yang terjadi dibelakang anggaran pemenuhan fasilitas anggota DPR.

Semestinya Mereka Malu!

            Menyikapi permasalahan yang terjadi dari gaya Konsumtif para wakil rakyat di pemerintahan, ada satu alasan yang mengapa perbaikan toilet dan banggar rapat para anggota wakil rakyat ini menjadi sebuah polemik yang selalu dibicarakan. Ketika ada suatu keluhan dari salah seorang anggota DPR dari komisi IX yang mengeluhkan tentang fasilitas toilet yang membuatnya basah kuyup ketika harus buang air di toilet Nusantara I tersebut, dan ketika diwawancarai oleh detiknews, anggota DPR ini menyampaikan unek- uneknya untuk merenovasi toilet agar lebih bersih dan lebih higienis, menurut dokter muda ini ia sangat mendambakan toilet yang beradab, toilet haruslah bersih dan bebas kotoran. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika toilet bersih dan bebas kotoran apakah dengan begini kinerja dari para anggota DPR ini akan menjadi lebih baik kedepannya, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa toilet di DPR terutama di gedung Nusantara I sudah baik, dan bersih mungkin hanya perlu dilakukan pembersihan secara berkala dan rutin agar lebih terlihat bersih, begitu kata Roy Suryo anggota DPR dari FPD.

            Berbicara tentang banyak suara- suara yang pro maupun kontra ini semestinya para anggota DPR yang katanya wakil rakyat ini, seharusnya mereka malu dengan kondisi yang ada saat ini, disaat mereka sedang sibuk mengurusi toilet yang kurang higienis, kurang bersih bahkan terkesan banyak kotoran, disatu sisi dalam berbagai bidang sendi kemasyarakatan di Indonesia masih perlu banyak dorongan dan kontribusi dari para wakil rakyat yang duduk di dalam kursi pemerintahan. Ketika membicarakan toilet yang anggarannya mencapai 2 Milliar, sungguh sangat miris ketika melihat anak- anak di SDN Tajur 7 harus bersekolah beratapkan atap- atap yang telah rapuh, bahkan sebagian besar kelasnya sudah tak layak pakai dan berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut sudah tidak memenuhi kata layak. Ironis memang ketika para wakil rakyat ini menginginkan suatu yang lebih untuk menunjang kinerja mereka sebagai wakil rakyat, tetapi di satu sisi masih saja banyak anak- anak di berbagai daerah di Indonesia yang belum bisa sepenuhnya mendapat kemudahan untuk akses pendidikan yang lebih baik, apakah mungkin wakil rakyat menginginkan sebuah kemudahan, kenyamanan, dan ketentraman pada dirinya sendiri tanpa mempedulikan keadaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia, hal inilah yang menjadi pertimbangan penting kenapa wakil rakyat harus benar- benar menanggung malu akibat perbuatannya yang mendzalimi kewajibannya sendiri sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.

            Ketika melihat permasalahan yang terjadi di SDN Tajur 7 hampir sama yang dialami dengan keberpihakan para anggota DPR kepada produk- produk luar negeri yang lebih terjamin kualitasnya dibandingkan dengan produk dalam negeri yang dicipatakan oleh para putra- putri bangsa Indonesia sendiri dan menjadi sebuah kebanggan dalam prestasinya untuk menciptakan produksi dalam negeri yang berkualitas. Seperti yang dialami oleh produksi mobil dari anak- anak SMK di kota Solo yang berhasil menghasilkan mobil Kiat Esemka dan kemudian diapresiasi dengan baik oleh pemerintahan kota Surakarta yang langsung memakai mobil buatan anak- anak negeri ini sebagai kendaraan pribadinya, namun ketika prestasi ini disampaikan kepada pemerintah pusat salah satunya adalah anggota DPR, banyak yang tidak memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan mobil Kiat Esemka ini bahkan dari beberapa menteri dan anggota DPR yang mendengar kabar ini meragukan tentang unsur- unsur keselamatan yang ada pada mobil Kiat Esemka ini. Dengan adanya hal ini pemerintah secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk berpikir negatif  terhadap hasil karya anak bangsa, hasil produksi dalam negeri, bahkan lebih terkesan pesimis terhadap perkembangan mobil Kiat Esemka ini kedepannya. Hal ini menjadi permasalahan penting ketika para wakil rakyat lebih memilih produksi yang terjamin mutunya dan lebih mahal harganya dari produksi lokal untuk memenuhi hasrat Konsumtivisme dibandingkan harus  benar- benar berpihak pada masyarakat yang memiliki sejuta kreativitas dalam menciptakan suatu bentuk lapangan kerja baru dan keuntungan bagi negara, semestinya mereka malu akan keadaan ini, borok yang coba ditutup- tutupi dengan berbagai alasan demi kepentingan rakyat!!!...........

            Dua permasalahan yang dibahas diatas hanya sebuah segelintir fakta yang memang terbukti tentang kapasitas dari para anggota DPR yang sudah mulai tidak memiliki keberpihakan terhadap perubahan bangsa dan masyarakat Indonesia, semestinya mereka menjadi orang- orang yang paling tidak dapat hidup nyaman karena telah mendzalimi tugas beserta tanggung jawabnya sebagai penyambung lidah rakyat seperti janji- janjinya dulu.

Pejabat yang Tidak Loyal Sebaiknya Dipecat Saja!!!

            Betul saja dengan apa yang dibicarakan oleh banyak orang, keberadaan pejabat yang sering duduk diruang sidang, atau bahkan sering membolos dari sidang paripurna, dengan pakaian rapi, “bak seorang intelektual muda tapi kelakuan bak orang tidak berpendidikan”, duduk diruang dingin ber-ac, dengan jamuan makan yang cukup mewah, dan fasilitas penunjang Sidang dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih, namun apa yang mereka alami semestinya sama yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini diberbagai pelosok daerah, yang mengalami konflik, keterbatasan akses pendidikan, bencana alam, kurangnya jaringan listrik untuk masuk kedaerahnya, tapi apalah daya, rakyat hanya bisa berpasrah dan terus berharap tanpa ada kepastian dari pemerintah yang suka berleha- leha di kursi kebesarannya.

            Melihat pola Konsumtif yang begitu menjijikan dari para anggota DPR semakin mengisyaratkan sudah tidak ada harapan lagi bagi rakyat Indonesia untuk benar- benar menerima realisasi dari janji- janji para anggota DPR ini, bahkan para wakil rakyat ini pun memiliki dalih pemanfaatan fasilitas yang berada di gedung DPR/MPR ini semata- mata untuk perubahan dan kepentingan masyarakat Indonesia. “jika memang tidak loyal lakukan pemecatan segera dan ketua DPR selaku pemimpin tertinggi bagi para wakil rakyat, semestinya dapat bertindak tegas dengan keadaan ini dengan membicarakan permasalahan yang terjadi pada tingkat anggota dewan kepada Presiden ataupun MPR sebagai lembaga yang bekerjasama dalam melakukan perubahan bagi Indonesia. Hal yang sangat keras dikatakan oleh Ketua DPR, yang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu mengetahui bahwa banggar rapat anggota DPR sudah selesai di renovasi dan menghabiskan anggaran hingga sampai 20 Milliar, hal ini sangat mengejutkan dirinya, dan akan segera memanggil Nining Indra Saleh perihal anggaran yang sangat fantastis tersebut, pihaknya akan segera melakukan pemecatan kepada Nining yang bermilliar- milliard menghabiskan uang anggaran untuk keperluan fasilitas yang semestinya tidak menghabiskan dana sebanyak itu. harapan yang kedepan segera ada pergantian sekjen DPR agar segala keperluan yang berkaitan dengan keperluan anggota dewan dapat segera di transparasikan dan tidak perlu hingga menghambur- hamburkan dana yang sangat fantastis hanya untuk melengkapi fasilitas agar terlihat mewah.

            Dalam hal ini semoga kedepannya menjadi sebuah pelajaran yang sungguh- sungguh menguji mental para anggota DPR yang rasa- rasanya sudah mulai kurang dicintai dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, ketika nama wakil rakyat hanya menjadi icon yang hanya bisa menghabiskan uang negara tanpa menjadi penyambung aspirasi masyarakat Indonesia, Nining sebenarnya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini terkait dengan penggunaan dana renovasi hingga bermilliar- milliard untuk sekedar mengganti fasilitas mewah di dalam gedung DPR/MPR, bisa- bisa nanti gedung DPR/MPR bukan menjadi gedung rakyat lagi melainkan gedung tempat para orang kaya berkumpul yang tentunya tidak memiliki otak sebagaimana mestinya seorang intelektual dapat mampu berpikir dan  pemimpin jalannya pemerintahan Indonesia. Daripada nasib rakyat semakin sengsara, sebaiknya segera lakukan pemecatan kepada anggota DPR yang sudah tidak loyal dalam bekerja kalau perlu memang terjadi kejanggalan, pengusutan dan transparasi secara tuntas yang harus dijalankan, agar tidak muncul kembali orang- orang pintar palsu yang menindas rakyatnya sendiri. 

Masih Ada Memperhatikan dan Mengayomi Masyarakat

            Ditengah kejamnya politik yang dijalankan oleh orang- orang yang berada di gedung kerakyatan ternyata masih saja ada bagian dari anggota DPR yang masih benar- benar berjuang demi perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan sosial, namun ditengah kontroversial masalah- masalah yang selalu dibuat oleh para wakil rakyat ini tak sedikit juga mereka yang berada di kursi dewan legislatif ini, banyak yang mengundurkan diri, karena aura kepalsuan yang selalu ditebar oleh para wakil rakyat di Senayan ini. “Ngakunya bukan Koruptor, toh ternyata masih saja ada skandal- skandal terselubung dibalik proyek yang dijalankan pemerintah”. Selain tidak kuat dalam menghadapi permainan- permainan kotor, anggota DPR yang mengundurkan diri pun sebenarnya tidak mau masuk dalam perangkap dari permainan para anggota dewan yang memiliki skandal terselubung terkait pendanaan uang negara, dan proyek- proyek pemerintah untuk pemanfaatan perkembangan masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Di balik itu semua ada beberapa tokoh yang juga berada di pemerintahan yang masih benar- benar memperjuangkan apa yang dimau oleh rakyat dan apa yang diingini oleh rakyat, salah satunya anggota DPR yang cukup vocal dalam memperjuangkan RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka yang benar- benar merupakan sosok dari banyaknya anggota dewan yang masih benar- benar menjalankan etos kerjanya sebagai wakil rakyat dengan baik, bahkan kapan pun rakyat membutuhkan dirinya siap mengadvokasi perihal tentang ditetapkan RUU BPJS bagi rakyat yang kurang mampu dan berada dibawah garis kemiskinan.

            Berbeda dengan apa yang dialami oleh Rieke tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Joko Widodo Walikota Surakarta yang benar- benar dipandang masyarakat Surakarta sebagai tokoh yang benar- benar mengayomi wong cilik beserta kebudayaan yang ada di kota Surakarta. Dapat dilihat dengan berhasilnya Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta dalam memberikan pandangan positif bagi para Satpol- PP yang selalu bertindak kasar kepada para pedagang kaki lima dalam proses penertiban untuk direlokasi, tentu sangat berbeda yang dilakukan oleh Joko Widodo yang melakukan pendekatan kemanusiaan kepada para pedagang kaki lima di kota Surakarta. Sehingga dengan saling berdialog dan tidak ada batasan antara pemimpin dan rakyatnya membuat para pedagang pun sama sekali tidak melakukan perlawanan yang anarkis kepada petugas Satpol- PP, melainkan kedekatan dan kehangatan yang selalu terjaga ketika antara pedagang kaki lima dan pemerintah terwujud suatu rasa kepercayaan, dan disinilah sosok pemimpin yang sebenarnya, mampu mengayomi, memanusiakan sesamanya, dan bertindak secara nyata, tentunya sangat inspiratif dan perlu dicontoh oleh para wakil rakyat yang sukanya hanya memperkaya diri, tetapi mengecilkan hati, bahkan suka- suka berlagak sok pintar tanpa ada tindakan apa- apa.

            Ternyata apa yang dialami tentang gonjang- ganjing permasalahan anggaran renovasi toilet dan renovasi ruang banggar rapat hingga menghabiskan dana bermilliar- milliard, dapat terobati dengan sebuah tindakan nyata yang dilakukan beberapa pemimpin di daerah ataupun beberapa anggota DPR yang masih benar- benar ingin menjadi penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya, sehingga bangsa Indonesia memperoleh sosok seorang pemimpin yang benar- benar berpihak kepada wong cilik, dan masih ada harapan untuk Indonesia lebih baik kedepannya.

Gaya Konsumtif Wakil Rakyat di Gedung Kerakyatan

            Indonesia termasuk salah satu negara yang mencoba untuk masuk dalam arus pasar Global dengan politik pasar terbuka membuat segala pengaruh budaya- budaya asing sangatlah mudah masuk ke Indonesia. Perubahan perkembangan zaman dengan mulai masuknya budaya asing dengan mengenalkan produk- produk dari luar negeri yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Sama halnya ketika melihat para wakil rakyat yang juga masuk dalam pengaruh arus pasar bebas. Secara tidak langsung wakil rakyat mencoba mengikuti perkembangan arus global yang masih sangat premature ketika perkembangan produk- produk dalam negeri dan ekonomi Indonesia yang masih jauh melebihi batas dalam perkembangan produk- produk luar negeri tetapi secara tidak langsung para wakil rakyat tetap saja lebih memilih untuk membeli produk- produk asing dengan harga yang lebih mahal dan kualitas yang lebih baik pula dibandingkan dengan barang- barang produksi dalam negeri. Gaya konsumtif yang berorientasi pada pasar bebas ini sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan era orde baru yang mulai memproduksi barang- barang asing di dalam Indonesia, salah satunya yang masih dapat dilihat saat ini adalah kendaraan bermotor yang makin diminati oleh sebagian lapisan masyarakat Indonesia. Sebenarnya pengaruh dari gaya konsumtif ini pun juga tidak sepenuhnya dapat dihilangkan karena bagaimana pun arus pasar global sudah lama masuk ke Indonesia, sehingga pengaruhnya pun lebih mendominasi ketika ingin mengembangkan barang- barang produksi dalam negeri hasil karya anak negeri sendiri.

            Melihat pengaruh arus pasar bebas ini  tidak sepenuhnya wakil rakyat menjadi sorotan dari public karena pengaruh dari dorongan gaya konsumtif ini sudah merasuk bahkan mendarah daging dari para generasi muda Indonesia bahkan hampir masuk keseluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga sangatlah wajar ketika banyak pemanfaatan barang- barang IT lebih beralih kepada barang- barang produksi luar negeri, bahkan tidak hanya dalam produksi IT yang lebih mengandalkan produksi luar negeri melainkan produksi- produksi sembako sekalipun sudah mulai mengandalkan produksi asing yang di import ke Indonesia, sungguh miris memang ketika janji dari pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan namun masih saja barang- barang kebutuhan pokok, seperti beras dan sayur mayor masih mengandalkan produksi dalam negeri yang akhirnya membuat petani harus memutar otak agar tetap tidak merugi akbiat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak asing. Dengan begini Indonesia hanya menjadi negara yang tergantung dari keberadaan negara- negara lain, dengan mengandalkan produksi- produksi asing yang semakin membuat rakyat kecil kehilangan orientasi perekonomiaannya, semestinya sebagai wakil rakyat harus mampu memberikan solusi dari semakin berkembangnya arus pasar bebas yang semakin menggila ini, jangan sampai terleha masuk ke dalam pengaruh dari arus perdagangan bebas, gaya konsumerisme yang berlebihan dengan barang- barang hasil produksi asing membuat Indonesia kembali kehilangan orientasi perekonomiaannya, karena hanya dapat dikendalikan oleh negara- negara investor yang memproduksi barang- barang asing dari luar Indonesia. Tidak usah perlu membeli barang- barang untuk fasilitas di gedung DPR/MPR dengan barang- barang produksi dari luar negeri, hingga bermilliar- milliard, perhatikanlah rakyat yang masih berjuang keras dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonominya, sebaiknya wakil rakyat bisa tetap pada pendiriannya bukan hanya sekedar ikut arus gaya konsumtif pasar bebas yang berorientasi pada perdagangan kaum kapitalis yang semakin memeras rakyat dan menindas rakyat, “Indonesia bisa berkembang dengan ekonomi Kerakyatannya, tanpa harus mengandalkan Pasar Bebas sebagai orientasi ekonomi kerakyatan” ini impian Soekarno pada bangsa Indonesia pada masa pemerintahannya dulu sebelum masuknya pengaruh pasar bebas pada era orde baru, dapatkah wakil rakyat mewujudkan apa yang di cita- citakan oleh para Founder bangsa Indonesia, ataukah hanya tetap menjadi pembawa masalah bagi rakyat? Harapan lebih baik bagi Indonesia kedepannya dan para wakil rakyatnya.

Disusun oleh; Angga Riyon Nugroho
Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma
(http://www.detiknews.com “Sekjen DPR Diminta Buka Rincian Anggaran Ruang Renovasi Banggar DPR”)